Keluhan soal praktik pinjaman mikro ilegal kembali mencuat, kali ini datang dari warga Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Dalam kunjungan silaturahmi dan dialog kebangsaan yang di hadiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab di sapa Cak Imin, sejumlah warga menyuarakan keresahan mereka terhadap jeratan utang dari lembaga peminjaman informal yang populer di sebut “bank emok”.
Bank emok — istilah yang merujuk pada praktik pemberian pinjaman secara door to door kepada ibu-ibu rumah tangga — dinilai telah merugikan warga karena sistem bunga tinggi, penagihan yang intimidatif, dan kurangnya literasi keuangan.
Warga Mengaku Tertekan
Dalam dialog terbuka yang di gelar di halaman pesantren Al-Hikmah, beberapa warga perempuan menyampaikan langsung pengalamannya. Seorang warga bernama Ibu Yani mengaku terjebak utang hingga lebih dari Rp5 juta hanya dalam waktu empat bulan.
“Awalnya di tawari pinjaman Rp1 juta tanpa jaminan. Tapi tiap minggu di tagih terus dengan bunga tinggi. Kalau telat bayar, suka di teriakin di depan tetangga,” ungkapnya dengan nada getir.
Keluhan ini mendapat perhatian serius dari Cak Imin yang hadir dalam kapasitas sebagai tokoh nasional sekaligus anggota DPR RI.
Cak Imin: Pemerintah Harus Hadir
Menanggapi keluhan tersebut, Cak Imin menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik bank emok yang kerap memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil.
“Ini bentuk ketidakhadiran negara dalam menyediakan akses pembiayaan yang sehat dan adil. Kalau ibu-ibu sampai terjerat utang seperti ini, artinya sistem keuangan mikro kita belum menyentuh lapisan terbawah,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk segera memperkuat regulasi serta menghadirkan solusi alternatif pembiayaan, seperti koperasi syariah atau BUMDes yang terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial.
Dorongan Literasi dan Intervensi Ekonomi
Cak Imin juga mengajak lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat untuk aktif mengedukasi warga soal literasi keuangan dan bahaya pinjaman berbunga tinggi. Ia menyarankan agar program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren dan komunitas di perluas agar perempuan dan keluarga kecil bisa mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada pinjaman instan.
“Saya akan perjuangkan di parlemen agar ada alokasi anggaran khusus untuk koperasi rakyat dan program pelatihan kewirausahaan di desa-desa,” tambahnya.
Pemda Di minta Bertindak Tegas
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah tokoh masyarakat meminta pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk turun tangan menertibkan praktik bank emok ilegal. Mereka juga berharap ada jalur pelaporan resmi bagi warga yang mengalami intimidasi atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum penagih.
