Polda Sumut Ungkap Penipuan Seleksi Bintara Polri Rp 1,43 Miliar

1. Kronologi dan Modus Operandi

• Pada Juli 2023, seorang oknum Bripka MY yang bertugas di SPN Hinai Polda Sumut mendatangi rumah korban di Medan dan mengaku bisa menjamin kelulusan anak korban dalam Tes Bintara Polri TA 2023 dengan tarif total Rp 150 juta. Awalnya, korban menyerahkan Rp 50 juta secara tunai, kemudian sisanya Rp 100 juta secara bertahap 

• Setelah pengumuman pertama, ketika anak korban di nyatakan tidak lulus, oknum tersebut menawarkan “jalur belakang” dengan biaya tambahan hingga total uang mencapai Rp 296 juta. Namun saat pengumuman final, nama anak korban tetap tidak muncul

• Korban kemudian menuntut pengembalian dana sesuai janji awal. Meski sempat di iming-imingi pelunasan pada Oktober 2023, hingga kini tidak terealisasi—membuat korban melapor ke Polda Sumut pada November 2023 .

2. Kerugian Total dan Kasus Serupa

• Total kerugian korban mencapai Rp 296 juta, namun penyidikan lebih luas menetapkan angka total modus penipuan ini hingga sekitar Rp 1,43 miliar, mengindikasikan adanya banyak korban lain dengan pola serupa

• Sebelumnya, Polda Sumut telah mendalami kasus serupa bernilai Rp 1,35 miliar dengan korban lain yang di tipu melalui modus penerimaan TNI/Polri oleh perempuan berinisial NW.

• Selain itu, Di rektorat Reskrimum juga menahan oknum perwira Iptu Supriadi karena terlibat dalam jaringan calo seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) senilai Rp 1,3 miliar

3. Tanggapan dan Penanganan Polda Sumut

• Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menyatakan penyelidikan terus berjalan. Ia menegaskan bahwa seleksi Bintara Polri bersifat gratis, dan masyarakat di minta tidak menaruh kepercayaan pada “calo” atau oknum yang menawarkan jalur cepat berbayar

• Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan verifikasi laporan dan memeriksa saksi-saksi terkait modus penipuan bertahap ini

4. Dampak dan Saran untuk Masyarakat

• Kasus ini memperlihatkan betapa masifnya praktik penipuan dalam seleksi TNI/Polri, yang memanfaatkan harapan harga mahal keluarga calon peserta .

• Banyak korban berasal dari daerah dan menyerahkan uang hingga ratusan juta atau miliaran rupiah, berharap anaknya mendapat jalur cepat menjadi aparat negara.

• Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk:

  1. Memastikan informasi resmi langsung dari kanal penerimaan Polri.

  2. Melaporkan ke polisi bila mendapat penawaran mencurigakan.

  3. Mengedukasi keluarga tentang resiko “short-cut” ilegal yang justru merugikan semua pihak.